{"id":2378,"date":"2022-12-21T00:27:42","date_gmt":"2022-12-21T00:27:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.konsultanpajakpadyangan.com\/?p=2378"},"modified":"2022-12-21T00:30:24","modified_gmt":"2022-12-21T00:30:24","slug":"perbedaan-konsultan-pajak-dengan-kuasa-hukum-pajak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.konsultanpajakpadyangan.com\/index.php\/2022\/12\/21\/perbedaan-konsultan-pajak-dengan-kuasa-hukum-pajak\/","title":{"rendered":"Perbedaan Konsultan Pajak dengan Kuasa Hukum Pajak"},"content":{"rendered":"\n

Konsultan Pajak<\/h2>\n\n\n\n

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111\/PMK.03\/2014 tentang Konsultan Pajak<\/a><\/strong> , Konsultan Pajak<\/em><\/strong>\u00a0adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sedangkan mengenai konsultan hukum pajak, sepanjang penelusuran kami,\u00a0tidak ada\u00a0terminologi konsultan hukum pajak. Yang ada adalah konsultan hukum dan kuasa hukum pajak.<\/p>\n\n\n\n

Terminologi \u201ckonsultan hukum\u201d dapat kita temukan dalam\u00a0Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat<\/a>\u00a0(\u201cUU Advokat\u201d)<\/strong>.\u00a0Konsultan hukum<\/strong>\u00a0yang telah diangkat pada saat UU Advokat ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat.\u00a0Sedangkan yang dimaksud dengan\u00a0advokat<\/strong>\u00a0adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu, arti\u00a0kuasa hukum pajak<\/strong>\u00a0(\u201ckuasa hukum\u201d) dapat dilihat dalam\u00a0Pasal 1 angka 2<\/strong>\u00a0Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184\/PMK.01\/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak\u00a0(\u201cPermenkeu 184\/2017\u201d)<\/strong><\/a>\u00a0<\/strong>yang berbunyi:<\/p>\n\n\n\n

Kuasa Hukum<\/em><\/strong>\u00a0adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.<\/p>\n\n\n\n

Menjawab pertanyaan Anda, berikut kami uraikan prosedur menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak khususnya.<\/p>\n\n\n\n

Prosedur Menjadi Konsultan Pajak<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Syarat\u00a0Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

Khusus untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mencapai batas usia pensiun, juga pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain memenuhi syarat-syarat di atas, wajib pula memenuhi syarat tambahan lainnya yang tercantum dalam\u00a0Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permenkeu 111\/2014<\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, berikut prosedur dan hal-hal yang perlu diperhatikan:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan harus\u00a0mempunyai Izin Praktik\u00a0yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan sejumlah dokumen yang diwajibkan.<\/li>\n\n\n\n
  2. Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik harus diajukan paling lambat 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.<\/li>\n\n\n\n
  3. Atas permohonan untuk memperoleh Izin Praktik, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak.<\/li>\n\n\n\n
  4. Dalam hal permohonan memperoleh Izin Praktik disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.<\/li>\n\n\n\n
  5. Konsultan Pajak yang telah diberikan Izin Praktik mendapatkan Kartu Izin Praktik.<\/li>\n\n\n\n
  6. Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.<\/li>\n\n\n\n
  7. Jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik adalah selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Prosedur Menjadi Kuasa Hukum Pajak<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Persyaratan umum\u00a0untuk menjadi Kuasa Hukum Pajak sebagai berikut:[12]<\/a><\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. merupakan warga negara Indonesia; dan<\/li>\n\n\n\n
    2. mempunyai\u00a0pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan<\/strong>, yang dibuktikan dengan:\n